Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Supersemar, Taman Mini, dan Murka Soeharto


56 Tahun teka-teki mengenai kehadiran dokumen asli Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tidak juga terlewati. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sampai sekarang ini simpan tiga versus dokumen Supersemar, tetapi tidak ada satu juga yang bisa dibuktikan asli.


Sampai sekarang ini usaha mendapati dokumen asli Supersemar terus dilaksanakan. Tetapi, tetap kehadiran document yang menjadi satu diantara sisi penting dari riwayat Indonesia itu tidak terang.


Menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam artikel di media massa Kompas 11 Maret 2009, untuk Presiden Soekarno, surat itu ialah perintah pengaturan keamanan, terhitung keamanan Presiden dan keluarganya. Tetapi, sebetulnya dia "kecurian" dengan membubuhkan phrase "ambil semua perlakuan yang dipandang perlu" dalam surat itu. Walau sebenarnya, perintah dalam militer harus tegas batasan-batasnya, terhitung waktu realisasinya.


Menurut Bung Karno, surat itu bukan transfer of authority. Brigjen Amir Machmud yang bawa surat itu diperjalanan dari Bogor ke Jakarta langsung berasumsi jika itu ialah peralihan kekuasaan.


Dengan surat itu, Soeharto ambil tindakan berturut-turut pada Maret 1966, bubarkan PKI, tangkap 15 menteri simpatisan Soekarno, pulangkan Tjakrabirawa (yang terbagi dalam sekitaran 4.000 anggota pasukan yang setia ke Presiden), dan mengatur mass media di bawah Pusat Pencahayaan Angkatan Darat (Puspen AD). Perlakuan Soeharto ini tidak lain akhiri dualisme kekuasaan yang terjadi pasca- Pergerakan 30 September.


Murka Soeharto


Soeharto pernah murka dan kembali menyentuh masalah kesempatan ia bertindak represif memakai Supersemar pada Januari 1972. Saat itu keadaan dalam negeri tengah menghangat karena gelombang penampikan dan tindakan demo melawan pembangunan project Taman Mini Indonesia Cantik.


Saat itu kelompok aktivis mahasiswa dan akademiki mengomentari keputusan pemerintahan yang melakukan project Taman Mini Indonesia Cantik. Karena keadaan kemiskinan Indonesia saat itu lumayan tinggi, di tengah-tengah keinginan Soeharto yang selalu menggemakan pembangunan fisik.


Disamping itu, beberapa aktivis dan akademiki memandang TNI tidak pantas masuk ke ranah politik dengan argumen dwifungsi, dan seharusnya jadi prajurit yang professional.


Soeharto berasa gelombang tindakan demo melawan project yang diusulkan oleh si istri Siti Hartinah atau Ibu Tien mulai mengganggunya. Bahkan juga cukup banyak aktivis mahasiswa yang diamankan saat berdemo.


Saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Jakarta Selatan, Soeharto mengutarakan kemarahannya.


"Jika ada pakar hukum yang menjelaskan tidak ada dasar hukum untuk melakukan tindakan, untuk saya untuk kebutuhan bangsa dan negara saya akan gunakan Supersemar. Dan saya akan pertanggungjawabkan hal tersebut ke rakyat dan Tuhan," kata Soeharto secara berkobar-kobar.


Saat itu Soeharto menunjuk ada beberapa pihak yang mempolitisasi project itu untuk menyudutkan ia dan pemerintah. Disamping itu, Soeharto berasa peristiwa itu dipakai untuk coba menekan Angkatan Membawa senjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia) untuk melepas peranan dwifungsi dan jadi prajurit professional.


"Jangan mencoba-coba lakukan beberapa hal yang tidak konstitusionil, karena saya akan hajar siapapun....dan tentu mendapatkan support ABRI. Begitupun jika ada yang coba-coba menggunakan samaran 'demokrasi' yang terlalu berlebih, hingga mengusik konsistensi, tidak saya diamkan," tutur Soeharto yang waktu itu menyampaikan pidato tanpa text.


Soeharto saat itu mengeklaim project Taman Mini Indonesia Cantik tidak mengusik program pembangunan yang telah ditargetkan.


"Saya sebagai penanggung jawab pembangunan jamin tidak mengusik pembangunan. Saya jamin jika penghasilan uang negara tidak dihisap dan project itu tidak mengusik akseptasi negara," tutur Soeharto.

Post a Comment for "Supersemar, Taman Mini, dan Murka Soeharto"