Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komnas HAM Dapatkan Elemen Sama Perbudakan dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati ada elemen ‘serupa perbudakan' dalam peristiwa kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara (Sumut).


Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan, penemuan itu didapat Komnas HAM saat mencari ada aduan masalah perbudakan kekinian dalam kerangkeng itu.


"Istilah perbudakan kekinian itu rekat dengan istilah perbudakan atau dalam instrument hak asasi manusia sekarang ini diperkembangkan istilah yang disebutkan praktek sama perbudakan. Kami mendapati praktek sama perbudakan ini," kata Anam ke reporter, Sabtu (5/3/2022).


Anam menerangkan, praktek sama perbudakan itu diketemukan berdasar ada dua tanda.


Pertama, orang dalam kerangkeng itu tak lagi mempunyai kemerdekaan untuk tentukan dirinya.


"Jadi seperti ia tidak punyai ownership pada dirinya," sebut Anam.


Tanda yang lain yaitu ada kontrol external atau luar badan beberapa penghuni yang lebih kuat.


Hal tersebut kelihatan dari ada penindasan bila beberapa penghuni kerangkeng tidak jalani perintah atau pekerjaannya.


Karena, lanjut Anam, bila ada orang dalam kerangkeng yang tidak lakukan tugas sesuai yang diperintah padanya akan memperoleh pukulan dan tindakan kejam yang lain.


Bahkan juga, Anam menambah, ada surat pengakuan yang diberi tanda tangan faksi keluarga memperlihatkan jika beberapa penghuni tidak mempunyai kemerdekaan atas dianya.


"Terhitung surat pengakuan, surat pengakuan itu karenanya yang paling subtitle pada praktiknya itu yang membuat mereka banyak kehilangan hal, banyak kehilangan hal tersebut ya tidak dapat tentukan dirinya, yang tidak sukai tugas inilah tidak dapat menantang," terangnya.


Sebelumnya telah dikabarkan, kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Keluar Gagasan Perangin-Angin di-claim sebagai tempat pembimbingan beberapa pecandu narkoba.


Wakil Ketua Instansi Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu pada 29 Januari 2022 menjelaskan, faksi keluarga disuruh untuk tanda-tangani surat kesepakatan saat masukkan bagian keluarga mereka ke kerangkeng itu.


Edwin menjelaskan, salah satunya point dalam surat kesepakatan yaitu keluarga jangan jemput penghuni sepanjang batasan saat yang ditetapkan.


Disamping itu, faksi keluarga tidak akan menuntut bila bagian keluarga mereka sakit atau wafat.


Edwin mengatakan, surat bermeterai itu diberi tanda tangan oleh pengurus sel dan faksi keluarga penghuni kerangkeng.

Post a Comment for "Komnas HAM Dapatkan Elemen Sama Perbudakan dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat"