Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kadindik Kota Tangerang Akan Verifikasi masalah Servis Khalayak yang Dipandang Jelek


Kepala Dinas Pengajaran (Kadindik) Kota Tangerang Jamaluddin menjelaskan, faksinya akan memverifikasi penilaian Ombudsman Perwakilan Banten berkaitan servis khalayak.


Ombudsman memandang Dinas Pengajaran Kota Tangerang mempunyai servis khalayak yang jelek berdasar penilaian pada 2021.


Jamaluddin akui kebingungan dengan parameter yang dipakai Ombudsman dalam penilaian.


"Gagasan minggu esok ingin berjumpa Beliau (Kepala Ombudsman Perwakilan Banten)," tutur Jamaluddin, saat dikontak, Sabtu (5/3/2022).


"Tempo hari tidak sempat. Saya ingin ke Ombudsman propinsi, maknanya ingin ketahui apa sich yang dipandang, pokoknya demikian," papar ia.


Jamaluddin menjelaskan, faksinya tidak ketahui hal apa yang dipandang oleh Ombudsman.


Karena, katanya, Ombudsman tidak lakukan verifikasi ke Dinas Pengajaran berkaitan penilain itu.


Selanjutnya, Jamaluddin menjelaskan, tidak sempat ada faksi yang tiba dan menanyakan masalah proses standard operasi (SOP).


"Tidak ada yang mengirimi surat jika ada penilaian. Tidak sempat ada verifikasi ke kami dalam penilaian," tandas Jamal.


Jamaluddin memandang, Dinas Pengajaran telah optimal dalam memberi servis ke khalayak.


Bahkan juga, dia mengklaim, sampai sekarang ini Dinas Pengajaran tak pernah terima protes berkaitan servis khalayak.


Menurut dia, semua tipe servis sebagai bahan pemikiran penilaian telah dilaksanakan sebagus mungkin.


Misalkan, servis perubahan pelajar, servis Dana BOS (Kontribusi Operasional Sekolah), dan servis akreditasi ijazah.


Jamaluddin menerangkan, mekanisme servis perubahan pelajar telah dilaksanakan secara online atau online sejak mulai beberapa tahun kemarin.


Seterusnya, data berkaitan Dana BOS telah tertangkap secara terkonsentrasi lewat dapodik (data dasar pengajaran).


"Akreditasi ijazah itu saya pikir yang terang manual. Dan itu sedikit ya, maknanya saat warga tiba itu kita layani," katanya.


"Karena itu kembali kami check satu-persatu. Umumnya servis telah online misalkan perubahan pelajar, servis Bos itu telah online. Yang lainnya itu saya belum mengetahui," papar Jamaluddin.


Awalnya, Ombudsman Perwakilan Banten memandang Dinas Pengajaran Kota Tangerang mempunyai servis khalayak yang jelek berdasar kepatuhan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Servis Khalayak.


Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan mengutarakan, organisasi piranti wilayah (OPD) semestinya menjelaskan semua wujud servis khalayak yang gampang dijangkau warga.


"OPD harus menjelaskan semua servis khalayak yang dapat dijangkau dan dapat disaksikan oleh warga, baik secara electronic ingin juga non-elektronik," tutur Dedy, ke Kompas.com, Jumat (4/3/2022).


Sementara, kata Dedy, Dindik Kota Tangerang benar-benar tidak menjelaskan servis khalayak ke warga.


"Memiliki arti ia (Dindik Kota Tangerang) hanya punyai toilet, ruangan tunggu, kemungkinan, tetapi servis di situ tidak dapat disaksikan oleh orang yang ingin menggunakan," katanya.


Adapun penilaian pada Dinas Pengajaran sebagai sisi dari penilaian pada kepatuhan Pemerintahan Kota (Pemerintah kota) Tangerang.


Ombudsman memandang kepatuhan Pemerintah kota Tangerang berkaitan servis khalayak masuk zone kuning atau tingkat kepatuhan sedang. Dedy menjelaskan, Pemerintah kota Tangerang memperoleh score 74.


Penilaian dilaksanakan pada tiga organisasi piranti wilayah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disukcapil) Kota Tangerang, Dinas Penanaman Modal dan Servis Terintegrasi Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, dan Dindik Kota Tangerang.


Dinas Pengajaran masuk zone merah, dan ke-2 dinas yang lain zone hijau. "Jadi dikombinasikanlah nilai ke-3 nya, reratanya jadi zone kuning. Rangking ke-4 se-Provinsi Banten," kata Dedy.

Post a Comment for "Kadindik Kota Tangerang Akan Verifikasi masalah Servis Khalayak yang Dipandang Jelek"