Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Istana Sangkal Turut serta Rumor Penangguhan Pemilu, tetapi Jokowi Tidak Angkat Berbicara


Sikap Presiden Joko Widodo pada rumor penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden masih ditunggu.


Telah lebih dari seminggu wawasan ini muncul, presiden belum mulai bicara.


Memang, Jokowi pernah seringkali mulai bicara berkaitan ini. Karena, wawasan ekstensi periode kedudukan presiden tidak cuman sekali berguling.


Pertama kali rumor ini ada di 2019, pesiden sempat berprasangka buruk ada faksi yang ingin menjerumuskannya dengan menyarankan wawasan itu.


"Jika ada yang usulkan itu, ada tiga (pola) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskan. Hanya itu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.


Awalnya 2021, wawasan ekstensi periode kedudukan presiden ada kembali. Jokowi kembali memperjelas jika dianya tidak punya niat dan tidak punyai ketertarikan untuk memegang sepanjang 3 masa.


Sikap ini, katanya, tidak pernah berbeda. Seperti bunyi konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, periode kedudukan presiden terbatasi sekitar dua masa.


"Saya tekankan, saya tidak ada niat. Tidak ada pula tertarik jadi presiden tiga masa," kata Jokowi lewat siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).


Walau pernah mengatakan sikapnya, penegasan Jokowi berkaitan ini dipandang perlu, apa lagi rumor penangguhan pemilu terkini digelontorkan oleh tiga ketua umum parpol.


Tidak ikutsertakan Istana?


Seperti dijumpai, saran penangguhan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.


Saran ini lalu disokong oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Instruksi Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.


Akan tetapi, Muhaimin menjelaskan, sarannya belum dibahas dengan faksi Istana.


Dia menentang ada keterkaitan Istana atau instruksi pemerintahan dalam masalah ini.


"Belum. Kita (berbicara) dengan beberapa ketua umum (parpol) dahulu, baru kelak sesudah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," tutur Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).


Awalnya, Staff Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menentang jika pemerintahan punyai peran dalam memobilisasi maklumat elite partai terkakt saran ekstensi periode kedudukan presiden.


Faldo menjelaskan, tugas pemerintahan sekarang ini kebanyakan hingga tidak ada waktu lakukan beberapa hal di luar pekerjaan negara. Tetapi, menurutnya, ini akan dimuat sebagai sebuah inspirasi.


"Seperti pemerintahan memuat beragam saran yang sejauh ini diterima dari warga dan semua parpol," kata Faldo lewat info tercatat, Senin (28/2/2022).


"Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, apa lagi dihubungkan dengan transaksi bisnis politik . Maka, janganlah sampai (pemerintahan) digeret-seret," sebut ia.


Tidak berbeda sikap


Berkaitan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yakini Jokowi patuh pada konstitusi.


PDI-P percaya Jokowi menampik saran penangguhan pemilu, sama dengan saat ia menampik wawasan ekstensi periode kedudukan presiden 3 masa.


"Jadi pimpinan itu jawaban cukup sekali. Ingin dibungkus dengan beraneka macam penyamaran rumor, sikapnya tetap sama," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dikontak Kompas.com, Jumat (4/3/2022).


Berkaitan diamnya Jokowi sekarang ini, PDI-P memandang bekas gubernur DKI Jakarta itu sedang repot dengan fokus lain.


Menurut Hasto, presiden cenderung pilih untuk menuntaskan beberapa masalah penting seperti pengatasan wabah, peningkatan harga keperluan primer, penyelenggaraan G20, sampai gagasan perpindahan ibukota negara.


"Berkaitan dengan wawasan penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan kan telah dijawab dengan tegas," kata Hasto.



Diam dan multitafsir


Meskipun begitu, banyak faksi menggerakkan agar Jokowi kembali mulai bicara.


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang, bila presiden terus diam, dapat ada pertaruhan di khalayak jika pemerintahan memberikan dukungan.


"Bila terus semacam ini, Pak Jokowi harus kembali mengatakan penolakannya pada gagasan penangguhan Pemilu 2024," kata Mardani diambil dari Kompas.tv, Kamis (3/3/2022).


"Diamnya Pak Jokowi dapat multitafsir sebab bisa dipandang memberikan dukungan penangguhan pemilu. Ditambah beberapa ide itu ada dari partai simpatisan pemerintahan," katanya.


Partai Demokrat menggerakkan hal sama. Deputi Tubuh Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menulai, sikap diam Jokowi malah akan membuat warga bertaruh jika bekas gubernur DKI Jakarta itu mengkhianati reformasi.


"Karena itu supaya tidak terus-terusan jadi bola liar dan mempunyai potensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari perangkap politik yang dapat menjadikan sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi perlu selekasnya berlaku tegas dan menerangkan sikapnya ke khalayak pada rumor ini," kata Kamhar seperti dikutip dari Kompas.tv, Jumat (4/3/2022)


Menurutnya, keteguhan sikap Jokowi akan akhiri masalah yang terjadi di ruang umum. Di samping akan menegaskan tempatnya pada beberapa orang dekatnya yang berusaha untuk menjerumuskannya.


Searah dengan hal tersebut, Managing Director Paramadina Public Kebijakan Institute, Khoirul Umam memiliki pendapat, Jokowi harus berlaku tegas menampik saran penangguhan pemilu bila memanglah tidak inginkannya.


"Jika Pak Jokowi tidak mempunyai kemauan untuk perpanjang, untuk tunda pemilu untuk tiga masa, semestinya presiden berlaku clear, berlaku tegas, dan tidak berlaku diam atau diamkan," ucapnya dalam dialog online, Rabu (2/3/2022).


Menurut Umam, sikap diam dapat memiliki arti beberapa hal. Bila Jokowi terus diam, ada kesan-kesan menyengaja mengulur-ulur waktu untuk mengukur reaksi khalayak.


"Sikap diam atau diamkan itu ialah sebuah pertanda jika ada hitung, ada taktik buying time di sana," katanya.

Post a Comment for "Istana Sangkal Turut serta Rumor Penangguhan Pemilu, tetapi Jokowi Tidak Angkat Berbicara"