Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Ekstensi Periode Kedudukan Presiden, Elite Partai Ngotot Menunda Pemilu


Masalah rumor penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden masih bersambung.


Sedikit elite parpol ngotot menggelindingkan rumor itu. Walau sebenarnya, wawasan itu sudah berkali-kali ditampilkan, berulang-kali juga tuai kritik.


Konstitusi sebetulnya sudah tegas atur penyelenggaraan pemilu atau periode kedudukan presiden.


Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, pemilu presiden dan wapres, anggota DPR RI, DPD, dan DPRD propinsi dan kabupaten/kota dikerjakan 5 tahun sekali.


Sementara, mengarah Pasal 7 UUD, periode kedudukan presiden dan wapres terbatasi terbanyak dua masa, dengan lama periode kedudukan lima tahun tiap satu masa.


Tragisnya, wawasan penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden ini di-claim elite politik mengambil sumber dari inspirasi rakyat. Walau sebenarnya, rakyat beramai-ramai mengumandangkan penampikan.


Claim elite politik


Rumor penangguhan Pemilu 2024 pertama kalinya dihembuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.


Dia akui dengar saran dari beberapa pebisnis, pemilik usaha micro kecil dan menengah (UMKM), sampai riset ekonomi saat sebelum sampaikan saran itu.


"Dari semua (saran) itu saya menyarankan Pemilu 2024 diundur satu atau 2 tahun," kata Muhaimin, diambil dari info persnya, Rabu (23/2/2022).


Menurut Muhaimin, saran itu ada karena ia tidak mau perekonomian Indonesia alami pembekuan sesudah 2 tahun statis karena wabah virus corona.


Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, akan ada beberapa momen untuk mengembalikan ekonomi sepanjang 2022-2023. Sementara, ajang pemilu dia nilai dapat mengusik prospect ekonomi.


Muhaimin mengklaim, banyak account di sosial media sepakat dengan saran dianya supaya penerapan Pemilu 2024 diundur satu sampai 2 tahun.


Menurut analitis big data pembicaraan di sosial media, kata Muhaimin, dari 100 juta subyek account di sosmed, 60 % di antaranya memberikan dukungan penangguhan pemilu. Semantara, 40 % yang lain menampik.


"Big data jadi mulai rekomendasi peraturan dalam memutuskan. Ambil sikap berubah dari mulanya merujuk pada survey, berpindah pada big data," kata Muhaimin dalam penjelasannya, Sabtu (26/2/2022).


Saran Muhaimin itu lalu disokong Partai Golkar dan Partai Instruksi Nasional (PAN).


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akui, dianya terima inspirasi dari kelompok petani di Kabupaten Siak, Riau, berkaitan wawasan ekstensi periode kedudukan presiden.


Hal seirama dikatakan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, ada beberapa argumen yang membuat faksinya memberikan dukungan penangguhan pemilu, dimulai dari keadaan wabah, keadaan ekonomi yang belum konstan, sampai bujet pemilu yang membesar.


"PAN sepakat jika pemilu perlu diperhitungkan untuk ditunda," kata Zulhas, panggilan dekat Zulkifli, dalam info tercatat, Jumat (25/2/2022).


Pada Januari lalu, saran ekstensi periode kedudukan presiden dikatakan Menteri Investasi atau Kepala Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.


Bahlil mengklaim, saran itu tiba dari beberapa pebisnis yang menceritakan padanya. Menurutnya, butuh waktu untuk mengembalikan ekonomi nasional yang terimbas wabah Covid-19 hingga beberapa pebisnis ingin penyelenggaraan pemilu diundur.


Ditampik enam partai


Enam partai politik yang lain mempunyai bangku di MPR/DPR, yaitu PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan penampikan pada wawasan penangguhan pemilu dan ekstensi periode kedudukan presiden.


Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memandang, wawasan penangguhan pemilu tidak penting dibahas. Kebalikannya, masalah peningkatan harga keperluan primer rakyat sampai kelangkaan minyak goreng dipandang lebih bernilai diatasi selekasnya.


"Masalah rakyat ini lebih penting diatasi dibanding tunda Pemilu," kata Hasto dalam penjelasannya, Minggu (27/2/2022).


Sementara, Partai Gerindra menampik wawasan itu karena akui mematuhi konstitusi.


"Gerindra akan patuh ke ketetapan dan azas konstitusional. UUD NKRI Tahun 1945 mengatakan jika pemilu dikerjakan secara luber dan jurdil tiap 5 tahun sekali dan itu sebuah perintah yang terang dari konstitusi kita," kata Sugiono ke reporter, Selasa (1/3/2022).


Searah dengan Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memperjelas jika partainya menggenggam tegar penyelenggaraan negara yang mengarah UUD 1945.


Paloh menjelaskan, Partai Nasdem tidak mau dipandang seperti pembelot reformasi hingga menampik wawasan penangguhan pemilu.


"Saat ingin tempatkan kebutuhan bangsa, karena itu kita akan tempatkan sama sesuai konstitusi. Nach, jika konstitusinya bicara semacam itu (dua masa), karena itu Nasdem akan ada paling depan (patuhi ketentuan)," kata Paloh dalam tayangan jurnalis, Selasa (1/3/2022).


Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang wawasan mengundurkan pemilu sebagai pertimbangan yang tidak rasional.


Menurut AHY, wawasan itu menyalahi konstitusi. Semestinya, semua pimpinan di tingkat pusat sampai wilayah taat dengan periode kedudukan yang sudah ditetapkan.


"Ada yang mengumandangkan seharusnya pemilu ditunda waktunya, menurut saya itu pengakuan tidak rasional," kata AHY, Sabtu (26/2/2022).


Suara sebagian besar


Survey beberapa instansi juga memperlihatkan jika sebagian besar khalayak menampik wawasan penangguhan pemilu atau ekstensi periode kedudukan presiden.


Survey yang diadakan Instansi Survey Indonesia (LSI) misalkan, memperlihatkan jika sebagian besar informan menampik wawasan penangguhan pemilu, baik dengan argumen pengatasan wabah, perbaikan perekonomian, atau kebersinambungan pembangunan ibukota baru.


Sekitar 70,7 % informan mengatakan Presiden Joko Widodo harus menempatkan kedudukannya pada 2024 walau wabah belumlah usai.


Cuman 20,3 % informan yang ingin periode kedudukan Jokowi diperpanjang sampai 2027 karena wabah belumlah usai, dan 9 % informan yang lain menjawab tidak paham atau mungkin tidak menjawab.


Seterusnya, 68,1 % informan menampik gagasan ekstensi periode kedudukan presiden dengan argumen perbaikan perekonomian.


Dan 24,1 % sepakat periode kedudukan presiden diperpanjang untuk mengembalikan ekonomi dan 7,8 % informan mengatakan tidak paham atau mungkin tidak menjawab.


Survey ini bertanya opini warga masalah penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah wabah. Hasilnya, 64 informan sepakat pemilu masih tetap diadakan walaupun pada keadaan wabah.


Adapun survey ini diadakan LSI pada 25 Februari sampai 1 Maret 2022 mengikutsertakan 1.197 informan yang diinterviu lewat telephone.


Sementara, survey Tanda Politik Indonesia yang di-launching 9 Januari 2022 memperlihatkan jika lebih dari 60 % informan ingin pemilu masih tetap diadakan tahun 2024 sekalinya pada keadaan wabah virus corona.


Pada survey September 2021, sekitar 64,7 % informan ingin pemilu masih tetap dikerjakan di 2024. Cuman 29,9 informan yang ingin pemilu diundur sampai 2027 katena argumen wabah.


Lalu, hasil survey November 2021 menunjukkan, 69,9 % informan ingin pemilu masih tetap diadakan di 2024, dan 23,8 % ingin pemilu diundur.


Paling akhir, pada survey Desember 2021, sekitar 67,2 informan ingin agar pemilu masih tetap diadakan di 2024. Cuman 24,5 % yang ingin pemilu diundur sampai 2027.


Merujuk pada survey yang serupa, sekitar 32,9 % informan kurang sepakat bila periode kedudukan Jokowi ditambahkan sampai 2027. Lantas, 25,1 % mengatakan tidak sepakat sama sekalipun.


Cuman 31 % informan yang sepakat Jokowi memegang sampai 2027, dan 4,5 % benar-benar sepakat.


Survey ini diadakan sepanjang 6-11 Desember 2021. Survey mengikutsertakan 2.020 informan. Menggunakan sistem interviu bertemu muka, survey ini mempunyai margin of error sejumlah 2,9 %.


Survey yang di-launching Charta Politika pada 20 Desember 2021 memperlihatkan hasil sama. Menurut survey, 81,7 % informan sepakat pemilu diadakan tahun 2024. Informan yang mengatakan tidak sepakat cuman 17,3 %.


Searah dengan penemuan itu, 47,6 % informan mengatakan tidak sepakat Pemilu 2024 diundur sampai 2027. Cuman 20,4 % informan yang sepakat penangguhan pemilu.


Lalu, 57,9 % informan akui tidak sepakat dengan wawasan ekstensi periode kedudukan presiden 3 masa. Cuman 19,8 % informan yang akui sepakat.


Survey ini diadakan pada 29 November-6 Desember 2021, dengan keseluruhan 1.200 contoh berumur 17 tahun lebih yang berperan serta di semua propinsi. Margin of error survey ini di range 2,8 %.

Post a Comment for "Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Ekstensi Periode Kedudukan Presiden, Elite Partai Ngotot Menunda Pemilu"